Indonesia Kebanjiran Pekerja dari China, Siap Siaga Harus Ditingkatkan

Dampak dari Era Masyarakat Ekonomi Asean tidak bisa di elakkan lagi, terbukanya arus jasa dan perdagangan barang hanyalah salah satunya saja. Kondisi ini diprediksi akan memancing semakin meningkatkan tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia.

Datangnya para tenaga kerja asing ke Indonesia juga diprediksi akan menimbulkan bermacam-macam masalah. Dimulai dari kesenjangan sosial atas pekerja lokal sampai persoalan izin kerja serta izin tinggal yang belum selesai.

Berita terbaru, Petugas gabungan Kodim 0905 dari Balikpapan dan Kantor Imigrasi Balikpapan telah mengamankan sebanyak 23 Warga Negara Tiongkok dari kawasan proyek PLTU Kariangau, Balikpapan. Mereka ditangkap karena tidak bisa menunjukkan berkas dokumen keimigrasian. Dari informasi yang diperoleh dari warga, puluhan warga Tiongkok tersebut bekerja di PLTU Kariangau.

Ketua Komisi IX DPR Dede Yusuf menanggapi hal itu dengan mengatakan, masalah mengenai tenaga kerja asing ini harus mendapatkan pengawasan serta perhatian lebih. Dede Yusuf mengatakan pihaknya telah memanggil Hanif Dakhiri sebagai Menteri Tenaga Kerja mengenai masalah ini.

Tetapi Hanif Dakhiri justru menganggap angka 70.000 ribu tenaga kerja asing sejauh ini yang datang ke Indonesia masih dalam keadaan aman. Disisi lain, Dede Yusuf melihat data itu bukanlah data yang autentik.

Sebab, kata Dede, banyak pada kenyataannya tenaga kerja asing yang tidak mempunyai izin kerja ataupun terdaftar sebagai pekerja di data Kementerian Tenaga Kerja. Kejadian ini karena para pekerja asing tinggal serta bekerja hanya dengan menggunakan izin dari visa turis. Sehingga, Komisi IX menilainya harus ada tindakan serta langkah antisipasi dari kejadian ini.

"Pak Menteri Hanif Dakhiri sudah dipanggil beberapa kali, Pak Menteri mengatakan bahwa tenaga kerja asing yang masuk Indonesia tidak banyak, hanya 70.000 dan hal ini masih terkendali. Namun kita katakan bahwa kenyataannya banyak tenaga kerja asing yang tidak mendaftar sebagai pekerja karena mereka masuk menggunakan visa turis. Kita katakan hal ini harus diantisipasi," kata Dede Yusuf ketika dihubungi merdeka.com, Jakarta, Minggu (17/7).

Dede Yusuf melihat persoalan ini disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama adalah karena banyaknya pintu masuk bagi mereka para tenaga kerja asing ke Indonesia tetapi tidak diimbangi pengawasan yang ketat. Pihaknya juga menyayangkan dengan dicabutnya Pasal 26 ayat (1) Permenakertrans 12/2013 terkait aturan pekerja asing harus bisa untuk berbahasa Indonesia.

"Ada 200 lebih pintu masuk yang penjagaannya hanya dari Dirjen imigrasi, sedangkan Dirjen sendiri tidak punya tangan serta kekuatan yang cukup. Ditambah dengan adanya rencana dari pemerintah untuk penambahan wisata, sudah tidak ada visa lagi. Dalam kementerian juga mencabut PP tentang tenaga kerja harus bisa berbahasa Indonesia, PP menyebutkan hanya supervisor dan sarjana atau selevelnya baru bisa masuk. Ada Permen serupa yang harus diimbangi dengan 10 dari tenaga lokal dicabut juga," terangnya.

Oleh sebab itu, tiga minggu yang lalu telah dibentuk Panja Pengawasan Tenaga Kerja Asing komisi IX DPR RI. Panja ini terdiri atas berbagai lembaga, yakni dari Kepala Badan Intelijen Strategis TNI (BAIS), Dirjen Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan, Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri serta Badan Intelijen Negara (BIN).

Target Panja adalah untuk memberikan rekomendasi supaya pemerintah lebih berhati-hati lagi serta semakin ketat dalam membuat regulasi mengenai tenaga kerja asing yang ada di Indonesia.

"Untuk masuk ke Indonesia, kita tidak memiliki hukum materi pelindung. Dari BIN dan BAIS harus mengantisipasi jangan sampai mereka semakin bebas. Pertahanan dari kita jangan sampai hilang, apalagi dengan adanya dalih investasi masuk namun lapangan kerja dikasihkan orang China sendiri," tutup Dede Yusuf. Dikutip dari merdeka.com.

Elizato

 

waduh.. kalo nggak diantisipasi, bisa makin banyak yang masuk. Gimana nasibnya nanti warga Indonesia sendiri..